RSS

RAHASIA DAGANG

A. Dasar Hukum

Dalam perkembangannya, dewasa ini masalah perdagangan dan industri internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan.
Berkenaan dengan hal itu maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu Negara.
Dipandang dari sudut pandang hukum hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi factor yang esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur ( fair competition ), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.[1]
Hukum tentang rahasia dagang itu sendiri mulai dikembangkan pada abad ke Sembilan belas. Satu kasus yang berkaitan dengan rahasia dagang adalah kasus Prince Albert V. Strange. Kasus rahasia dagang yang terjadi pada tahun 1849 ini adalah sebagai berikut : Ratu Victoria dan Pangeran Albert memiliki kegemaran membuat lukisan-lukisan pada logam. Ratu dan suaminya membuat lukisan-lukisan pada logam itu untuk hobi dan kesenangan mereka yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi mereka semata-mata, meskipun kadang-kadang lukisan itu mereka berikan sebagai kenang-kenangan bagi teman-teman dekat mereka.
Suatu saat lukisan itu diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digravir dan ahli gravir itu secara diam-diam membuat tiruan-tiruan yang kemudian diserahkan kepada tergugat ( Strange ) yang berniat memamerkan karya-karya tersebut dalam suatu pameran yang terbuka untuk umum yang penyelenggaranya dikomersialkan. Pengadilan memutuskan untuk melarang penyelenggaraan pameran tersebut karena pemilikan atas lukisan-lukisan itu diperoleh berdasarkan pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang terangkum dalam sebuah kontrak.[2]
B. Pengertan Rahasia Dagang
Rahasia dagang adalah padanan kata untuk undiscloused informationsebagaimana tertulis dalam TRIPs. Istilah undiscloused information memberi jaminan bagi mereka yang memang tidak ingin membuka informasi usahanya yang berada dalam kontrolnya, dengan beberapa syarat antara lain: (i) informasi tersebut memang rahasia dalam pengertian bahwa informasi itu bukan seperangkat konfigurasi atau perakitan (assembly) yang persis dari komponen-komponen yang umumnya dikenal oleh lingkungan orang yang biasa berurusan dengan informasi tersebut, dan (ii) informasi itu dijaga kerahasiaannya.[13]
Menurut Restatement of the Law of Torts tahun 1939, yang merupakan himpunan dan harmonisasi dari ketentuan rahasia dagang negara-negara bagian Amerika Serikat, telah menjabarkan definisi ‘rahasia dagang’ pada komentar (b) dari ketentuan Seksi  757 bahwa rahasia dagang adalah suatu formula senyawa kimia, pola, alat atau kompilasi informasi, proses manufakturing, bahan-bahan percobaan dan pengawetan, pola mesin atau alat lain, atau daftar para langganan atau nasabah, yang digunakan dalam bisnis seseorang dan memberikan kepadanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan melebihi saingan-saingannya yang tidak mengetahui atau tidak menggunakannya.  Jenis Informasi yang merupakan rahasia dagang juga mulai nampak yaitu hanya informasi dalam bidang bisnis dan tehnologi.[14]
C. Ruang Lingkup Hak Rahasia Dagang
Mengenai ruang lingkup rahasia dagang masih terdapat perbedaan pendapat, namun demikian dapat diambil contoh penerapan lingkup baku dalam hukum Amerika Serikat yang merinci bentuk-bentuk rahasia dagang sebagai berikut :[23]
1. Informasi teknikal/penelitian dan pengembangan,
contoh sebagai berikut : informasi teknologi, informasi yang berhubungan riset dan pengembangan, formula-formula ( rumus-rumus ), senyawa-senyawa/bahan campuran, prototip, proses-proses, catatan-catatan laboratorium, percobaan-percobaan dan data eksperimen, data analisis, kalkulasi, semua jenis-gambar, semua jenis diagram, desain data dan data manual, informasi pemasok, semua jenis-laporan riset dan pengembangan, R&D Know How.
2. Informasi tentang proses produksi,
contoh : data/biaya/harga, informasi-informasi yang berhubungan dengan proses produksi, perlengkapan-perlengkapan khusus produksi, teknologi pemrosesan (manufacturing), spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dan perlengkapannya, production know how & negative know how.
3. Informasi tentang pemasok,
contoh : informasi tentang pemasok, data biaya/harga.
4. Informasi tentang kendali mutu, contoh : informasi yang berhubungan dengan kendali mutu, prosedur-prosedur kendali mutu, kendali mutu manual, data kendali mutu, know how & negative know how.
5. Informasi penjualan dan pemasaran,
contoh : informasi yang berhubungan dengan penjualan dan pemasaran, peramalan penjualan, perencanaan promosi penjualan dan pemasaran, laporan penjualan, informasi tentang competitor, informasi yang berhubungan dengan pelanggan, daftar pelanggan, kebutuhan pelanggan dan perilaku pembelian, know-how berkaitan dengan kebutuhan konsumen, hasil studi dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran.
6.  Informasi keuangan internal,
contoh : informasi keuangan, dokumen-dokumen keuangan internal, anggaran, peramalan, hasil cetak melalui computer, marjin produksi, biaya produksi, laporan pengoperasian, data untung-rugi, informasi administratif.
7. Informasi administrasi internal,
contoh : organisasi internal, kunci-kunci dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategi bisnis, perangkat lunak computer internal perusahaan.
E. Hak Pemilik Rahasia Dagang
Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Menurut Pasal 4 Undang-Undang rahasia dagang pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :
a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya
b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial
F. Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang
Hak Rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan :
a. Pewarisan
b. Hibah
c. Wasiat
d. Perjanjian Tertulis; atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 30, 2015 in Uncategorized

 

HAK MERK

Pengertian Merek

Merek adalah suatu “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Sedangkan Jenis dari merknya adalah :

Merek dagang
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif
Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Persyaratan Pengajuan Pendaftaran Merk :

  1. Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemohon (Pemohon bisa perusahaan maupun perorangan);
  2. 30 contoh merek berukuran maks. 9cm x 9cm, min. 2cm x 2cm
  3. Daftar jasa atau barang yang diberi merek;
  4. Surat Pernyataan Kepemilikan* dari Pemohon;
  5. Surat Kuasa* dari Pemohon kepada Kuasanya;
  6. Salinan resmi Akta Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar perusahaan atau fotokopinya yang dilegalisir notaris (khusus perusahaan/badan hukum);
  7. Fotokopi KTP Pemohon atau Direktur yang berwenang (untuk perusahaan);
  8. Fotokopi NPWP (khusus perusahaan)
    Prosedur Pendaftaran Merek
    Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat);
    Pemohon wajib melampirkan:
    1. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
    2. surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;
    3. salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
    4. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;
    5. bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;
    6. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
    7. bukti pembayaran biaya permohonan

      Halo sobat, disini merupakan penjelasan atas Pengalihan Hak atas Merk

      Secara umum dalam bidang hak kekayaan intelektual memang ada dua cara memperoleh suatu hak kekayaan intelektual, yaitu dengan melakukan pengalihan dan lisensi.
      Perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah:
      Suatu pengalihan dari si pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lainnya mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain tersebut sehingga si pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual tersebut kehilangan hak-haknya (kecuali hak moral).
      Suatu lisensi dari si pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lainnya mengakibatkan diperbolehkannya menggunakan seluruh atau sebagian hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain tersebut, akan tetapi si pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual masih dapat menggunakan hak-hak kekayaan intelektual tersebut. Artinya hak kekayaan intelektual tersebut tidak berpindah kepada pihak lain tersebut.
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 25, 2015 in Uncategorized

 

Sistem Pendaftaran, Pengalihan Hak Paten

Pendaftaran hak paten di Indonesia menganut sistem “First-to-File”. Dalam sistem ini, hak atas suatu temuan diperoleh melalui pendaftaran. Terhadap suatu penemuan akan dilakukan pemeriksaan, bila terpenuhi maka akan diberi hak paten. Sistem ini disebut juga “sistem Ujian (examination system)” atau oleh Prof Sudargo Gautama disebut “sistem Konstitutif” (karena pendaftaran akan melahirkan atau membentuk Hak).

Cara pemeriksaannya menggunakan Sistem Pemeriksaan-Ditunda (defered examination system). Dalam cara pemeriksaan ini terdapat dua tahap:

  • Pemeriksaan substanti-Pemberian hak paten dilakukan atas dasar permintaan. Permintaan dilakukan secara tertulis. Menyangkut penemuan yang akan dimintakan hak paten, dalam surat permintaan perlu dijelaskan mengenai spesifikasi bekerjanya penemuan baru tersebut. Selain itu, juga perlu dijelaskan klaim atas bagian apa dari spesifikasi tersebut yang hendak dimintakan paten.
  • Pemeriksaan substansi-Bila semua ketentuan sudah terpenuhi, maka kantor paten memberikan secara resmi surat paten untuk penemuan terkait kepada orang yang mengajukan permintaan paten. Permohonan Paten hanya dapat dilakukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Permohonan tersebut diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal. Dapat apabila diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor, maka Permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan.

Pengalihan Paten
Paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena hal-hal berikut ini, yaitu:

1) Pewarisan;

2) Hibah;

3) Wasiat;

4) Perjanjian tertulis; atau

5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

sumber :
https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/06/07/hak-paten/
https://adityamin.wordpress.com/2012/04/09/tahap-tahap-permintaan-pendaftaran-dan-pemeriksaan-hak-paten/

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 18, 2015 in Uncategorized

 

DASAR ALIH POKOK ALIH TEKNOLOGI

Pengertian Umum

Berdasarkan yang tertulis di PP No. 20 tahun 2005 alih teknologi yaitu :

 Alih  teknologi  adalah  pengalihan  kemampuan  memanfaatkan  dan menguasai  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  antar  lembaga,  badan atau  orang,  baik  yang  berada dalam  lingkungan  dalam  negeri maupun  yang  berasal  dari  luar  negeri  ke  dalam negeri  atau sebaliknya.

jadi dapat di simpulkan bahwa dapat memberikan izin kepada orang lain atau lembaga dalam mengembangkan hasil karya atau sesuatu dalam bentuk teknologi yang masih berkaitan dengan dapatnya pemberian lisensi atau hak memberi izin kepada orang lain selain pembuat karya tersebut.

Pengertian Teknologi dan Know-how

Pengertian Teknologi yaitu suatu cara yang dapat di terapkan dan dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan suatu pekerjaan sehari-hari

Sedangkan,

know-how adalah sebagai suatu istilah dimana saat seorang penemu atau pembuat suatu karya sudah mempunyai pemahaman dari sebuah pengetahuan setelah seseorang tersebut mengimplementasikan pengetahuan ke orang yang di terangkan tersebut.

Pendekatan baru dalam kebijaksanaan industrialisasi

Berdasarkan website Kementrian Perindustrian Indonesia tentang kebijakan industri nasional ada 2 jenis pendekatan industri saat ini yaitu:

  1. melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dan didesain oleh pusat kemudian akan diikuti oleh daerah yang terpilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
  2. melalui pendekatan bottom-up dengan memanfaatkan kompetensi unggulan daerah, dimana pusat turut membantu pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing

Jalannya  proses  alih  teknologi  Mekanisme lisensi teknologi

beberapa cara agar proses pengalihan teknologi dapat di alihkan sesuai persyaratan yang telah di tetapkan:.

Cara yang dapat dilakukan dalam pengalihan teknologi salah satu nya dengan cara lisensi. Dalam hal ini lisensi wajiblah dipakai. Misalkan pemerintah melakukan perjanjian lisensi dengan pihak asing misalnya dalam pembangunan / pengerjaan suatu project maka keduanya dapat melisensikan perjanjian itu ke departemen terkait. Untuk prosesnya sendiri dapat dilihat pada UU. No 14 tentang paten pada bab 3 tentang lisensi wajib pada pasal 74 sampai 87. Peraturan tentang lisensi wajib ini sudah diatur oleh pemerintah.

Sumber :

http://www.jakartapatentbureau.com/index_files/Page784.htm

http://agungnetworks.blogspot.com/2015/04/dasar-pokok-alih-teknologi.html

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 12, 2015 in Uncategorized

 

HAK PATEN

Pengertian Paten

Tertulis pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 :Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Paten dapat diberikan dari negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. contohnya tentang penemuan terhadap suatu masalah dan cara pemecahan masalahnya, seperti :

  1. proses;
  2. hasil produksi;
  3. penyempurnaan dan pengembangan proses;
  4. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi;

Objek dan Subyek hak paten

Objek hak paten

Subjek hukum yaitu segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing adalah subjek hukum.

Terdapat dalam undang-undang yang berisi sebagai berikut :

Objek Paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal -hal yang bersifat kasat mata(tangible), bukan yang tidak kasat mata (intangible). Di beberapa negara, seperti di Jepang, Amerika Serikat, F ilipina, dan Thailand, pengertian Paten Sederhana disebut utility model, petty patent, atausimple patent, yang khusus ditujukan untuk benda (article) atau alat (device). 

Subyek hak paten

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.

Sistem pendaftaran dan pengalihan hak paten

Sistem Pendafataran :

Terdapat 2 cara untuk melakukan pendaftaran terhadap hak paten :

yaitu :

  1. First to file yaitu suatu sistem yang dimana orang tersebut mendaftarkan pertama kali hasil invensi tersebut dia menjadi pemegang hak paten sesuai persyaratan yang telah di tetapkan
  2. First to invest yaitu suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pengalihan Hak paten  :

Terdapat ata cara bagaimana untuk melakukan pengalihan Paten yang tertulis dalam pasal 66 – pasal 68 UU NO. 14 Tahun 2001. Paten dapat dialihkan dengan cara :

  1. pewarisan;
  2. hibah;
  3. wasiat;
  4. perjanjian tertulis; ataupun
  5. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan paten ini dikenakan biaya untuk pencatatan dan pengumumannya di dinas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi untuk hal pewarisan pengalihan ini tidak dikenakan biaya tetapi harus tetap dilaporkan.

Sumber :

http://www.jakartapatentbureau.com/index_files/Page784.htm

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 12, 2015 in Uncategorized

 

HAK CIPTA & KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA

Pengertian Hak cipta

menurut McKeoug dan Stewart : Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis,musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

Fungsi dan sifat hak cipta.

Terdapat pula undang-undang yang menyatakan tentang fungsi dan sifat hak cipta yang tertulis dalam UU Hak Cipta no 19 tahun 2002 pasal 2 sampai 4 yang berisi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)   Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

(2)   Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat;
d. Perjanjiantertulis; atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkanolehperaturanperundang-undangan.

Pasal 4

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, orang yang menerima hak dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut.

Pembatasan Hak Cipta

Terdapat undang-undang pasal 14 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

  1. Pengumuman dan atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
  2. Pengumuman dan atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecualiapabilaHakCiptaitudinyatakandilindungi, baikdenganperaturanperundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak, atau
  3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Sumber :

– syafrizal.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/…/pertemuan3-HakCipta.doc

http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html#_

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 12, 2015 in Uncategorized

 

HUKUM PERBURUHAN

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan intelektual?

Menurut saya kekayaan intelektual adalah pengakuan hukum terhadap pemberian pemegang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) yang dimana untuk mengatur,member perlindungan hukum dan mencerminkan bahwa hal tersebut adalah hasil pokok pikiran seseorang atau lainnya yang dapat di lindungi oleh hukum sebagaimana hak milik lainnya.

Adapun ragam Hak yang telah di susun di dalam Undang-undang yang mengatur tentang Hak atas kekayaan intelektual, seperti contohnya sebagai berikut :

a.Hak cipta

Pada 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta: berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman; dan orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta (Pasal 5).

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya (Pasal 6).

b.Paten

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Menyangkut tentang Penemuan (invention) yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.

Berlakunya hak paten berkisar 20 tahun terhitung dari tanggal penerimaan permintaan paten (Pasal 9). Untuk paten sederhana umumnya di beri jangka waktu 10 tahun dari tanggal pemberian surat paten sederhana (Pasal 10).

c.Merk Dagang (TRADEMARK)

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

d.RAHASIA DAGANG (TRADE SECRET). 

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang: Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

e.SERVICE MARK

Yaitu kata, prase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengindentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitornya. Pada prakteknya perlindungan hukum untuk merek dagang sedang service mark untuk identitasnya. Contoh: ”Pegadaian: menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

f.DESAIN INDUSTRI.

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri: Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 12, 2015 in Uncategorized